Crypto Kena Pajak, Ini CEO Indodax Harapan

MAKANANRINGANINDONESIA.COM – Investor Crypto harus mulai bersiap karena pemerintah akan mulai mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) final atas aset kripto. PPN yang akan dikenakan pada aset kripto adalah 0,1 persen.
Terkait keputusan tersebut, sebagai pemain industri kripto di Indonesia, CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan bahwa pengenaan pajak akan meningkatkan legalitas aset kripto.
Hal ini juga menandakan bahwa kripto telah menjadi aset atau komoditas yang legal di mata hukum negara untuk diperdagangkan.
“tetapi sekali lagi selaku aktor upaya, aku berambisi besaran pajak masing-masing 0,05 persen guna PPN serta 0,05 persen guna PPH akibatnya keseluruhan pajak yang dikenakan di perusahaan lumayan 0,1 persen,” kata Oscar
. misalnya pajak perdagangan saham, total pajak yang dipungut hanya 0,1 persen. Saya berharap besaran pajak kripto sama atau bahkan dikurangi karena bentuk perdagangan saham dan kripto ini memiliki pola perdagangan yang sama,” sambungnya. 
Oscar menjelaskan, Jika pajak kripto lebih tinggi, konsumen khawatir konsumen akan keberatan,” Akibatnya konsumen tidak tertarik dengan industri kripto di dalam negeri dan malah lari ke pasar luar negeri,” kata Oscar. 
Menurut Oscar, jika hal ini terjadi, sangat disayangkan mengingat tingginya tren investasi kripto di Indonesia yang bisa memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. 
Seperti diketahui, menurut Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), jumlah investor kripto di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga Februari 2022 saja, investor kripto mencapai 12,4 juta, dengan perdagangan aset kripto mencapai Rp 83,3 triliun. 

Kripto Kena Pajak Mulai Mei 2022

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi menerbitkan peraturan pemerintah. pajak kripto di Indonesia. ketentuan pajak kripto mulai legal pada Mei 2022.
Aturan terkait pajak kripto tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan PPh Transaksi Perdagangan Aset Kripto. 
Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pendapatan dari perdagangan kripto di Indonesia merupakan tambahan kemampuan ekonomi dan merupakan objek pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
“kalau dalam rajah memberikan ketegasan hukum, keringanan, serta keringanan administrasi pemungutan, pembayaran, serta pemberitaan pajak dengan perdagangan aset kripto, harus memutuskan takdir tentang pajak pertambahan angka serta pajak pendapatan dengan bisnis perdagangan aset kripto,” peraturan itu begitu.
makananringanindonesia.com

Pengenaan PPN berlaku untuk penyerahan aset kripto oleh penjual, layanan penyediaan sarana elektronik untuk transaksi perdagangan aset kripto, serta layanan verifikasi transaksi aset kripto atau layanan pool penambangan. 
Besaran PPN yang tercantum dalam ( PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 adalah:
“1 persen dari tarif Pajak Pertambahan Nilai dikalikan nilai transaksi aset kripto, dalam hal Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Pedagang Aset Kripto Fisik,” jelas peraturan tersebut.
“Atau 2 persen dari tarif Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan nilai transaksi aset kripto, dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bukan Pedagang Aset Fisik Sandi,” lanjut penjelasan peraturan tersebut.
Penyedia perdagangan melewati sistem elektronik yakni penyedia yang mengerjakan gerakan servis buat memudahkan perundingan aset kripto berbentuk jual beli aset kripto, persilihan aset kripto, serta saku elektronik. sesudah itu, pengiriman layanan validasi bisnis aset kripto serta rampai penambangan, PPN yang hendak diakumulasi serta disetorkan merupakan 10 persen dari bayaran PPN biasa alias 1,1 persen dikalikan dengan angka moneter aset kripto yang diterima oleh penambang.
Adapun pajak penghasilan untuk penjual aset kripto, penyedia perdagangan melalui sistem elektronik, dan penambang aset kripto. perolehan yang didapat berdasarkan negosiasi aset kripto adalah pokok pajak perolehan sebesar 0,1 persen.
sementara itu jikalau pengatur perdagangan dengan sistem elektronik bukan pengusaha tubuh aset kripto, PPh alasan 22 bertabiat penyudahan yang bakal dipungut sebesar 0,2 persen.

Akhir Kata

Itulah Artikel “Crypto Kena Pajak, Ini CEO Indodax Harapan“, Semoga bisa menambah wawasan kalian yah.
(‘TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGANNYA DAN JANGAN LUPA BERKUNJUNG KEMBALI..’)

Leave a Comment