Pemerintah Memaksakan Pajak Crypto Mulai Mei 2022

MAKANANRINGANINDONESIA.COM – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah resmi mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pajak kripto di Indonesia. peraturan pajak kripto mulai legal pada Mei 2022.
Aturan terkait pajak kripto tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan PPh Transaksi Perdagangan Aset Kripto. 
Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pendapatan dari perdagangan kripto di Indonesia merupakan tambahan kemampuan ekonomi dan merupakan objek pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
“kalau guna memberikan kejelasan hukum, keringanan, serta keringanan administrasi pemungutan, pemasukan, serta pewartaan pajak dengan perdagangan aset kripto, mesti memutuskan resolusi keyakinan perihal pajak pertambahan poin serta pajak perolehan dengan negosiasi perdagangan aset kripto,” peraturan tersebut negara bagian.
PPN berlaku untuk pengiriman aset kripto oleh penjual, layanan untuk menyediakan sarana elektronik untuk transaksi perdagangan aset kripto, serta layanan verifikasi transaksi aset kripto atau layanan kumpulan penambangan. 
Besaran PPN yang tercantum dalam (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 adalah :
“1 persen dari tarif Pajak Pertambahan Nilai dikalikan nilai transaksi aset kripto, dalam hal Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik merupakan Pedagang Aset Kripto Fisik,” jelas peraturan tersebut.
“Atau 2 persen dari tarif Pajak Pertambahan Nilai dikalikan nilai transaksi aset kripto, dalam hal Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik bukan Pedagang Aset Fisik Sandi,” lanjut penjelasan peraturan tersebut.
Penyedia perdagangan melalui sistem elektronik adalah penyedia yang melakukan kegiatan pelayanan untuk memfasilitasi transaksi aset kripto berupa jual beli aset kripto, pertukaran aset kripto, dan dompet elektronik.
Selanjutnya, pengiriman layanan verifikasi transaksi aset kripto dan kumpulan penambangan, PPN yang akan dikumpulkan dan disetorkan adalah 10 persen dari tarif PPN umum atau 1,1 persen dikalikan dengan nilai moneter aset kripto yang diterima oleh penambang.
Adapun pajak penghasilan untuk penjual aset kripto, penyedia perdagangan melalui sistem elektronik, dan penambang aset kripto. Penghasilan yang diterima atas transaksi aset kripto merupakan objek pajak penghasilan sebesar 0,1 persen. 
Sedangkan jika penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik bukan pedagang fisik aset kripto, PPh Pasal 22 bersifat final yang akan dipungut sebesar 0,2 persen.


Aspakrindo Sambut Rencana Pajak Kripto di Indonesia 

Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) menyambut baik pemberlakuan pajak atas transaksi aset kripto di Indonesia. Pengenaan pajak atas aset kripto sangat memungkinkan dan berdampak positif bagi industri yang sudah berjalan baik saat ini. 
Apalagi, agar industri ini dipandang memiliki legitimasi yang kuat, seperti industri lain yang sedang berkembang di Indonesia.
Ketua Aspakrindo dan COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan, dengan adanya pajak kripto, ekosistem industri aset kripto dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara. 
Namun, penerapan pajak tersebut masih memerlukan pembahasan yang lebih terfokus dengan unsur kehati-hatian dan kedalaman. Pemerintah perlu menemukan sosok yang lebih seimbang dan juga memikirkan cara untuk mempertahankan investor kripto domestik.
“Tentu akan positif. Pengaturan pajak bisa menguntungkan semua pihak mulai dari pemerintah hingga investor. Seperti yang kita ketahui bersama, perdagangan aset kripto di dalam negeri berkembang begitu pesat dalam 2 tahun terakhir ini,” ujar pria yang akrab disapa Manda ini.
Manda menjelaskan, industri aset kripto diperkirakan akan menghasilkan transaksi perdagangan senilai minimal Rp2,35 triliun per hari, atau Rp859,4 triliun per tahun pada 2021. Hal ini menciptakan potensi ekonomi, dan tentunya potensi penerimaan negara dari sektor pajak yang cukup signifikan.
“untuk penyandang dana jinak, jelas saja, melunasi pajak pembicaraan aset kripto mampu berkontribusi pada pembangunan negeri. Pajak bermanfaat untuk membiayai pengeluaran reproduksi yang berdampak langsung pada masyarakat,” kata Manda.
Namun, di sisi lain, jika penerapan pajak yang terlalu tinggi dan memberatkan investor dapat berpotensi menghambat perkembangan industri aset kripto itu sendiri.
“Salah satu perhatian kami adalah pertimbangan tarif PPN final. Banyak negara, seperti Singapura, Malaysia, dan sejumlah negara di Eropa tidak memungut PPN atas transaksi aset kripto. Padahal, tarif PPN final yang dikenakan di Indonesia hanya 0,1. persen dari total transaksi,” kata Manda.
Aset kripto adalah komoditas di Indonesia, sehingga aturan pengenaan tarif PPN perlu ditinjau ulang. Kemudian, perdagangan aset kripto di Indonesia masih tergolong baru. 
Jika tarif PPh Final pada aset crypto adalah 0,1 persen, itu akan membebani investor domestik. Meskipun keringanan pajak akan menjadi alasan kuat bagi investor untuk bertahan di bursa lokal.

Sempat Mengajukan Skema PPh Final 0,05 Persen

Sebelumnya, Aspakrindo telah mengajukan skema PPh Final 0,05 persen. Jika dihitung transaksi untuk aset kripto pada tahun 2021 di Indonesia mencapai Rp 859,4 triliun. 
Jadi, jika menggunakan skema PPh Final 0,05 persen, maka kontribusi aset kripto terhadap penerimaan negara diperkirakan mencapai sekitar Rp 429,7 miliar. Dalam 2-3 tahun ke depan, bisnis kripto diprediksi berpotensi menolong pajak sampai triliunan rupiah.
Pajak yang terlalu tinggi akan membuat investor merasa rugi dan tidak adil. Karena ketika mereka mendapat untung mereka dikenakan pajak, tetapi ketika mereka merugi, mereka tidak bisa mendapatkan potongan pajak. Sedangkan investasi pada instrumen yang berisiko tinggi akan penuh dengan ketidakpastian.
Oleh karena itu, dengan ini Aspakrindo siap berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas dalam pengambilan keputusan terkait penerapan pajak atas kegiatan yang terkait dengan aset kripto.
“Kami berharap semua keputusan terbaik bagi semua pihak untuk mewujudkan industri aset kripto yang sehat dan berkualitas,” pungkas Manda.

makananringanindonesia.com

Akhir Kata

Itulah Artikel “Pemerintah Memaksakan Pajak Crypto Mulai Mei 2022“, Semoga bisa menambah wawasan kalian yah.
(‘TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGANNYA DAN JANGAN LUPA BERKUNJUNG KEMBALI..’)

Leave a Comment